FLS2N, Pemahaman Kesenian Siswa atau Kepentingan Kelompok Birokrasi Pendidikan?

Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan nilai-nilai akademik menjadikan setiap orang juga berhak mendapatkan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya, termasuk daya saing di bidang prestasi akademik dan non akademik. Hal ini sejalan dengan semangat Keterampilan Abad 21 yang harus dimiliki setiap siswa agar memiliki kompetensi yang cukup dalam menghadapi persaingan di masa depan. Keterampilan itu antara lain memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup, memiliki kesiapan untuk bekerja dan memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya.

FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa) sebenarnya sebuah ajang yang menjadi kesempatan bagi para siswa mengembangkan bakat seninya dan seperti yg kita tahu di Sulawesi Tengah secara umum pendidikan seni masih sekedar pelajaran tambahan bahkan kurikulumnya pun 100% merujuk pada nasional tak ada muatan lokal sedikit pun. Hal ini menjadi kegelisahan para pekerja seni, mereka akhirnya masuk di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman seni yg sebenar-benarnya kepada siswa tersebut tentunya yang bersentuhan dengan kebudayaan lokal. Nah, FLS2N setidaknya menjadi sebuah cambuk besar untuk para birokrat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah berpikir keras bahwa Kesenian itu bagian dari kebudayaan yang juga sama pentingnya dengan pelajaran lainnya apalagi sains. Namun, lucunya di daerah saya (Sulawesi Tengah), FLS2N seolah-olah menjadi kesempatan bagi para birokrat tersebut bermain lincah seperti ular meliuk-liukkan anggaran serta peraturan. Anak-anak yg berprestasi jadi korbannya. Tahun 2014 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi semakin tidak respect saja dgn urusan ini. Mulai dari seleksi kota hingga menuju Nasional. Mereka tidak memahami dengan baik bagaiman perjuangan anak-anak pelajar ini berproses selama hampir setengah tahun hanya untuk bertarung di FLS2n ini, bahkan sampai ada beberapa diantara para siswa rela izin sekolah demi proses latihan tersebut. Tapi para pihak Dinas sedikit pun untuk memantau mereka itu tidak sama sekali.

Ada lagi yang lebih parah dari sistem ini, apakah pihak Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah Propinsi ini tidak mau menganggarkan untuk pendamping (yang dalam hal ini mereka merangkap sebagai pelatih dan beberapa orang-orang penting pada proses pertunjukan dan penciptaan anak-anak tersebut) atau memang mereka enggan dan tidak ikhlas mengeluarkan anggaran itu selain kepada orang Dinas atau orang yang mereka kenal saja. Setiap tahun alasannya sama saja, tidak ada anggaran...Lah, kok setiap tahun alasannya sama terus yah? Memang tidak bisa diupayakan untuk Anggaran Pendamping tahun depan yah mestinya disusun memang dari sekarang, terus apalagi alasan mereka?? Yah, intinya bukan pada anggara ada atau tidak tapi menyebut kata "Perjalanan" pasti para pihak Dinas Dikbud ini kepengen juga menikmatinya, kapan lagi kan bisa jalan-jalan ditanggung pemerintah dan pulang bisa bawah belanjaan yang banyak. Heran yahh, dipilih pendamping semuanya dari Dinas Dikbud yang jelas tidak paham proses pertunjukan dan penciptaan anak-anak yang menjadi Duta daerahnya, pendamping dipilih berdasarkan apa yah? Apakah mesti memiliki NIP? Kalau begitu kenapa tidak sekalian saja para pendamping dari Dinas tersebut yang melatih semua tangkai seni. Ahhh, sistem pendidikan dan moral yang awut-awutan. 

Disaat propinsi lain bergerilya dengan proses serius, matang dan inovatif terhadap kekaryaan. Sulawesi Tengah justru mencari standar penilaian rendahan melalui para Jurinya. Para Dewan Juri yang dipilih menilai hanya berdasarkan pengetahuan mereka dimasanya saja, tidak mengertikah bahwa tahun telah berubah, seperti Tari dan Musik. Hingga akhirnya kesenian sekolah menjadi stagnan dengan pertunjukan abal-abal. Argumen apa lagi yang akan dipakai oleh para Dewan Juri Daerah ketika melihat hasil FLS2N setiap tahun? Malu terhadap apa yang telah ia pilih? ahh, tentu tidak mungkin, karena toh setiap tahun di daerah wajah-wajah mereka masih menghiasi kursi dewan juri.  Sedikit pesan atau permintaan kepada Dinas Pendidikan & Kebudayaan baik Kota maupun Propinsi, bagaimana jika tahun 2015 nanti pilih Dewan Juri mulai dari Tingkat SD, SMP hingga SMA yang benar-benar punya akal sehat dalam penilaian dan yang utamanya adalah punya keberanian untuk mempertanggungjawabkan pilihannya, serta semua Penggarapnya diajak berdiskusi hasilnya karya dengan Dewan Juri tersebut. Bagaimana Dinas Dikbud? Bersedia? Itu jika anda ingin kesenian sekolah kita mau maju pasti kalian akan mengIYAkan...namun sepertinya menunggu 10 atau 15 tahun lagi baru itu semua bisa terlaksana di Sulawesi Tengah.

Mendidik seni haruslah dari bawah, dari sekolah-sekolah agar pemahaman mereka terbentuk dengan baik. Banyaknya gaya atau aliran dalam berkesenian jangan dianggap sebagai suatu pengganjal tapi terimalah perbedaan itu jika memang itu bisa membawa nama Sulawesi Tengah menjadi lebih apresiatif dimata nasional tentunya para birokrat akan tidak mencampurkan adukan setiap aliran (*yang notabenenya sebenanrnya mereka bentuk sendiri) seni yang beda tersebut. Sulawesi Tengah, keseniannya sudah dikenal melalui anak-anak tersebut tapi sistemnya yang masih ada di dasar laut karena pihak pemda kita belum open mind it terhadap ini semua. Jika masih mereka yang duduk di kekuasaan itu, kita akan tetap tidak jadi apa-apa.

---Arifin Baderan--

(Direktur Pelaksana)